FAKTAPUBLIK.ID – Pemerintah Kabupaten Boalemo mengambil langkah taktis untuk mengatasi persoalan kemacetan lalu lintas dan hambatan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di wilayah ibu kota kabupaten. Langkah nyata ini ditempuh sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin kelancaran arus transportasi publik, sekaligus memastikan hak-hak ekonomi masyarakat kecil dapat terpenuhi secara berkeadilan.
Fokus utama dari peninjauan langsung ini adalah untuk mengurai penumpukan kendaraan yang mengganggu ketertiban jalan raya, menghentikan indikasi kebocoran BBM ke luar wilayah secara ilegal, serta menata kembali regulasi distribusi agar pasokan energi bersubsidi tepat sasaran bagi para petani dan nelayan lokal.
Tindakan tersebut diwujudkan melalui inspeksi mendadak (sidak) yang dipimpin langsung oleh Bupati Boalemo, Rum Pagau, di SPBU Pertamina kawasan Lamu, Kecamatan Tilamuta, pada Kamis (17/9/2026).
Langkah ini diambil menyusul adanya penumpukan antrean kendaraan yang mengular hingga memicu kemacetan parah di sepanjang jalan utama utama. Selain itu, kebijakan ini merespons langsung aduan dari sektor pertanian dan perikanan terkait kelangkaan pasokan, di mana banyak petani tidak dapat mengolah lahan dan nelayan kesulitan melaut akibat tidak mendapatkan jatah bahan bakar. Kondisi tersebut diperkuat oleh adanya dugaan praktik penjualan BBM ke luar daerah yang tidak sesuai peruntukan.
Merespons dinamika di lapangan, Bupati Rum Pagau langsung menetapkan tiga kebijakan strategis:
Pemberhentian Sementara Pengisian Galon: Pelayanan pengisian BBM menggunakan galon atau jeriken di SPBU resmi dihentikan hingga batas waktu yang belum ditentukan.
Prioritas Kendaraan Roda Empat: Pasokan BBM difokuskan sepenuhnya untuk melayani kendaraan roda empat (mobil), dengan prioritas utama diberikan kepada armada luar daerah yang melintasi wilayah Boalemo demi menjaga kelancaran jalur logistik.
Restrukturisasi Sistem Rekomendasi: Dinas Pertanian serta Dinas Perikanan diinstruksikan untuk segera melakukan penataan ulang secara menyeluruh terhadap sistem penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM, guna mengeliminasi celah penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Bupati mengingatkan seluruh pihak pengelola agar mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan demi kepentingan hajat hidup orang banyak.
“Pemerintah Daerah tidak akan tinggal diam jika aturan ini dilanggar. Jika ditemukan penyelewengan yang terus berulang, Pemda tidak segan-segan meninjau ulang hingga mencabut izin operasional SPBU tersebut,” tegas Rum Pagau di sela-sela peninjauan tersebut.
Melalui penataan ulang distribusi ini, Pemerintah Daerah berharap situasi lalu lintas di jalur utama dapat kembali normal dan kondusif, serta ketersediaan pasokan BBM dapat sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (Ly)
