FAKTAPUBLIK.ID, — Bupati Boalemo menegaskan jabatan di lingkungan pemerintahan daerah bukan sesuatu yang bisa dibeli ataupun diperoleh hanya karena kedekatan dengan atasan. Penempatan pejabat, kata dia, didasarkan pada penilaian kinerja dan tanggung jawab selama setahun terakhir.
Penegasan itu disampaikan Bupati saat pengambilan sumpah dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, dan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo, Senin (26/10/2026), di Pendopo Kantor Bupati.
Bupati bahkan memberikan peringatan keras terhadap praktik pemberian uang untuk melobi jabatan melalui orang lain yang memiliki kedekatan dengan atasan. Ia menegaskan, kedekatan personal tidak boleh menjadi jalan untuk memperoleh posisi dalam pemerintahan.
“Kalau ada yang mengeluarkan uang hanya untuk mendapatkan jabatan, mohon maaf, saya akan kembalikan Anda ke tempat semula,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menekankan bahwa jabatan bukan ruang untuk transaksi di balik kedekatan personal. Kepercayaan untuk menduduki suatu posisi harus didasarkan pada kinerja dan tanggung jawab, bukan pada kemampuan seseorang membangun akses melalui perantara atau mengeluarkan uang demi mendapatkan posisi tertentu.
Bupati juga meminta seluruh pejabat bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Ia mengingatkan agar pejabat tidak sibuk mencampuri urusan yang bukan menjadi tanggung jawabnya, tetapi berfokus pada pekerjaan yang harus diselesaikan.
“Bekerjalah sesuai tupoksi dan jangan saling mengurus,” pesannya.
Selain menekankan kinerja dan tanggung jawab, Bupati mengingatkan para pejabat agar tidak berhenti pada penerimaan jabatan secara formal. Amanah tersebut harus dijalankan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.
Ia juga menyampaikan pesan agar para pejabat tetap menempatkan urusan akhirat sebagai pegangan dalam menjalankan kehidupan dan pekerjaan.
“Bekerjalah dengan baik dan kerjakan akhiratmu, maka semua urusan dunia akan mendekatimu,” ujarnya.
Bagi masyarakat, pelantikan pejabat bukan semata-mata pergantian orang pada posisi tertentu. Harapan yang menyertainya adalah pemerintahan yang bekerja lebih baik, pelayanan yang tidak berbelit-belit, serta aparatur yang menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi.
Karena itu, penegasan Bupati mengenai larangan jual beli jabatan membawa pesan yang jelas: jabatan harus diperoleh dan dijalankan melalui mekanisme yang semestinya, dengan kinerja sebagai dasar dan tanggung jawab sebagai ukuran. (*)
