FAKTAPUBLIK.ID – Anggota DPR RI asal Gorontalo, Drs. H. Rusli Habibie, M.AP., menyalurkan 381 paket sembako kepada masyarakat saat melaksanakan Sarasehan Kebangsaan MPR RI di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Minggu (8/11/2026).
Sarasehan tersebut merupakan bagian dari tugas Rusli Habibie sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Kegiatan ini mengangkat tema Mengenal MPR RI: Memahami Peran, Fungsi, dan Kewenangan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi, dan Penjaga Kedaulatan Rakyat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Boalemo, H. Lahmuddin Hambali, Djafar Latif Kilo dari pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo, anggota DPRD Boalemo Suleman Asmu dan Hj. Silvana Saidi, Iwan Woluwo, serta Wakil Ketua DPD Partai Golkar Boalemo, Kadir Dai.
Bantuan itu menjadi perhatian tersendiri di tengah kondisi kemarau yang telah berdampak pada kehidupan masyarakat. Bagi warga, paket kebutuhan pokok tersebut setidaknya dapat membantu meringankan pengeluaran rumah tangga di tengah situasi ekonomi yang tidak selalu mudah.
Tim Ahli Rusli Habibie, Alwin Ladiku, mengatakan kunjungan Rusli Habibie ke berbagai daerah tidak hanya dimanfaatkan untuk bertemu dan menampung aspirasi masyarakat. Dalam setiap kunjungan, ia juga berupaya memberikan bantuan kepada warga.
“Di tempat mana saja beliau berkunjung pasti memberikan bingkisan kepada masyarakat,” kata Alwin.
Alwin menambahkan, bantuan sembako tersebut juga menjadi salah satu bentuk perhatian terhadap masyarakat yang terdampak musim kemarau.
Selain kegiatan sosial, Rusli Habibie juga dikenal melalui perjuangannya mendorong masuknya jaringan listrik ke desa-desa terpencil di Provinsi Gorontalo. Salah satu wilayah yang kini telah menikmati manfaat jaringan listrik tersebut adalah Desa Tangga Barito, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo.
Bagi masyarakat di wilayah terpencil, akses listrik bukan sekadar persoalan penerangan. Kehadirannya turut membuka kesempatan bagi warga untuk menikmati fasilitas dan aktivitas kehidupan yang sebelumnya terbatas.
Persoalan kebutuhan pokok, dampak kemarau, hingga pemerataan infrastruktur masih menjadi bagian dari persoalan yang dihadapi masyarakat pedesaan. Aspirasi mengenai kebutuhan mendasar seperti inilah yang membutuhkan perhatian dan tindak lanjut dari para wakil rakyat. (*) Ly
