FAKTAPUBLIK.ID – Pemerintah Kabupaten Boalemo bersama DPRD Kabupaten Boalemo menyepakati Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang DPRD Kabupaten Boalemo, Jumat (18/9/2026).
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Boalemo Karyawan Eka Putra Noho, S.Sos., didampingi Wakil Ketua I Ir. Husain Etango dan Wakil Ketua II Iwan Woluwo, S.Ag.
Dalam kesempatan itu, Bupati Boalemo Drs. Rum Pagau menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD atas proses pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2026 yang telah dilalui bersama.
Menurut Rum Pagau, pembahasan melalui Badan Anggaran, rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), hingga pendalaman substansi program dan penganggaran telah memberikan kontribusi penting dalam penyempurnaan dokumen Perubahan APBD 2026.
“Seluruh masukan, koreksi dan rekomendasi merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan APBD benar-benar diarahkan bagi kepentingan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan daerah,” ujar Rum Pagau.
Berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan bersama, struktur Perubahan APBD Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2026 terdiri atas pendapatan daerah sebesar Rp706.642.713.441, pembiayaan daerah sebesar Rp52.247.600.166,66, dan belanja daerah sebesar Rp756.890.313.527.
Rum Pagau menjelaskan, struktur tersebut disusun dengan memperhatikan keseimbangan antara kemampuan pendapatan, kebutuhan belanja, serta sumber pembiayaan daerah.
Dalam Perubahan APBD 2026, Pemerintah Kabupaten Boalemo juga memperoleh tambahan penerimaan daerah yang bersumber dari DAU Transfer Pemenuhan Penggajian ASN Daerah sebesar Rp26.891.614.000 dan pendapatan atas kurang bayar DBH Pusat Tahun 2026 sebesar Rp3.148.716.000.
Dengan demikian, total tambahan penerimaan daerah mencapai Rp30.040.330.000.
Tambahan penerimaan tersebut memberikan ruang fiskal yang lebih memadai bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian belanja, termasuk kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PNS, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan.
Bupati menegaskan, tambahan penerimaan tersebut tidak terlepas dari kerja dan perjuangan bersama dalam memperjuangkan kepentingan fiskal Kabupaten Boalemo di tingkat pemerintah pusat.
“Pertambahan penerimaan ini merupakan hasil dari kerja dan perjuangan bersama dalam memperjuangkan kepentingan fiskal Kabupaten Boalemo di tingkat pusat,” kata Rum Pagau.
Persetujuan bersama terhadap Perubahan APBD 2026 tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan penganggaran daerah dapat disesuaikan dengan kondisi fiskal sekaligus menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat Kabupaten Boalemo. (Ly)
