FAKTAPUBLIK.ID – Pelantikan sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo yang berlangsung di Pendopo Kantor Bupati, Senin (26/10/2026), tidak hanya menjadi perhatian karena adanya pergeseran dan pengisian jabatan strategis, tetapi juga memantik perbincangan publik terkait penempatan sejumlah pejabat yang disebut memiliki hubungan kekerabatan dengan petinggi daerah.
Sorotan tersebut berkembang menjadi pertanyaan mengenai transparansi, kepatutan, serta penerapan prinsip meritokrasi dalam proses penataan birokrasi di Kabupaten Boalemo.
Di tengah dinamika yang berkembang, publik mempertanyakan sejauh mana proses pengangkatan pejabat telah mengedepankan kompetensi, rekam jejak, dan persyaratan jabatan, terutama ketika nama-nama yang dilantik dikaitkan dengan lingkaran keluarga para pejabat daerah.
Polemik ini pun memunculkan dugaan nepotisme yang menjadi perhatian masyarakat. Namun, pihak Pemerintah Kabupaten Boalemo melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) memberikan penjelasan bahwa penempatan tersebut telah melalui mekanisme dan pertimbangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepala BKPSDM Boalemo, Rahmat Biya, menegaskan bahwa pengangkatan pejabat yang memiliki hubungan saudara dengan pejabat daerah bukan serta-merta merupakan pelanggaran, sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan kepangkatan dan ketentuan jabatan.
“Hal yang wajar jika saudara pejabat diangkat, karena mereka sudah memenuhi kriteria kepangkatan,” tegas Rahmat Biya, Senin (26/10/2026).
Rahmat menjelaskan, proses pengisian jabatan struktural di lingkungan Pemkab Boalemo tidak dilakukan secara sembarangan. Menurutnya, penempatan pejabat telah mempertimbangkan kompetensi serta mengacu pada regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah telah memperhitungkan berbagai aspek dalam proses pengangkatan tersebut.
“Jadi, masalah pengangkatan keluarga untuk menduduki jabatan strategis ini sudah diperhitungkan dengan benar oleh Pemda Boalemo,” tambahnya.
Meski demikian, penjelasan tersebut tidak serta-merta menghilangkan sorotan publik. Di tengah tuntutan masyarakat terhadap birokrasi yang profesional dan berintegritas, transparansi proses pengisian jabatan menjadi aspek penting untuk menjaga kepercayaan terhadap pemerintah daerah.
Rahmat mengakui bahwa kritik dan pro-kontra yang muncul merupakan bagian dari dinamika di tengah masyarakat. Ia menilai, perbedaan pandangan terhadap kebijakan pemerintah merupakan hal yang wajar dalam kehidupan sosial.
“Wajar jika ada yang mengkritisi ini, karena pemikiran sebagian orang memang bisa keliru. Dan inilah risiko bagi pejabat publik,” ujarnya.
Sorotan terhadap pelantikan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap keputusan terkait jabatan publik tidak hanya dinilai dari terpenuhinya persyaratan administratif, tetapi juga dari aspek kepatutan, transparansi, dan kepercayaan masyarakat.
Di tengah polemik yang berkembang, penjelasan pemerintah daerah menjadi bagian penting untuk menjawab pertanyaan publik. Namun, kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan pada akhirnya akan semakin kuat apabila proses penempatan pejabat dapat dipahami secara terbuka dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip profesionalisme serta aturan yang berlaku. (Ly)
