FAKTAPUBLIK.ID – Pemerintah Kabupaten Boalemo mulai mematangkan langkah strategis untuk memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat melalui program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas tahun 2027. Upaya tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dan rencana kerja kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU-BP) yang berlangsung di Swiss-Belhotel Maleosan, Manado, Selasa (17/11/2026).
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Boalemo, Drs. Rum Pagau, bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo, Tri Mayudin, disaksikan Wakil Bupati Boalemo Lahmuddin Hambali, S.Sos., M.Si., Kepala Dinas Kesehatan Sutriyani Lumula, M.Kes., Kepala Dinas Sosial dan PMD Syarifuddin Lamusu, SE., MM., serta Kabag Tata Pemerintahan Steve Dj. Ahaliki, S.STP.
Kesepakatan ini menjadi bagian penting dari upaya Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam memperluas cakupan kepesertaan sekaligus memastikan masyarakat memperoleh jaminan kesehatan yang aktif dan dapat dimanfaatkan ketika membutuhkan pelayanan medis.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo, Tri Mayudin, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Boalemo atas dukungan dan komitmen yang terus diberikan dalam penyelenggaraan Program JKN.
Menurutnya, dukungan pemerintah daerah merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan serta akses terhadap pelayanan kesehatan.
Ia mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Boalemo telah menetapkan target tingkat keaktifan peserta JKN sebesar 98 persen. Target tersebut dinilai mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat jaminan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Tri juga menyambut positif perkembangan kepesertaan JKN di Kabupaten Boalemo. Hingga November 2026, tingkat keaktifan peserta telah mencapai 93,19 persen, meningkat dibandingkan Oktober 2026 yang berada pada angka 89,3 persen.
Dengan demikian, terjadi peningkatan sebesar 3,89 poin persentase hanya dalam kurun waktu satu bulan.
“Capaian ini bukan sekadar angka statistik, melainkan representasi dari semakin banyaknya masyarakat Boalemo yang memiliki perlindungan kesehatan aktif,” ungkap Tri.
Sementara itu, Bupati Boalemo, Drs. Rum Pagau, menegaskan bahwa peningkatan cakupan jaminan kesehatan harus dibarengi dengan kesiapan anggaran daerah. Menurutnya, masih terdapat kebutuhan pembiayaan yang harus dioptimalkan agar seluruh masyarakat yang menjadi sasaran program dapat memperoleh perlindungan kesehatan.
Rum Pagau menjelaskan, untuk tahun 2027 terdapat 34.212 jiwa peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Boalemo dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp15,8 miliar. Namun, dari jumlah tersebut, anggaran yang baru teralokasi atau diklaim pada tahun berjalan sekitar Rp7 miliar, sehingga masih terdapat kekurangan kurang lebih Rp8,8 miliar.
“Ini yang harus kita cari dan optimalkan. Seluruh kebutuhan anggaran untuk tahun 2027 harus kita upayakan agar bisa terpenuhi, sehingga semuanya dapat memperoleh jaminan kesehatan,” tegas Rum Pagau.
Selain kepesertaan masyarakat, Bupati juga menyoroti pembiayaan jaminan kesehatan bagi tenaga kerja. Ia menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Boalemo saat ini baru menyediakan anggaran sekitar Rp3 miliar, sementara kebutuhan keseluruhannya diperkirakan mencapai Rp10 miliar.
Menurutnya, pemenuhan kebutuhan tersebut penting untuk menunjang perlindungan tenaga kerja sekaligus mendukung keberlangsungan pelayanan kesehatan di rumah sakit.
Pada kesempatan yang sama, Rum Pagau turut menyampaikan harapannya kepada BPJS Kesehatan agar pelayanan kepada peserta tidak terkendala oleh pembatasan yang dapat menghambat kebutuhan medis masyarakat, khususnya untuk tindakan operasi.
Ia mencontohkan pelayanan operasi mata yang menurut pengamatannya masih membutuhkan perhatian, mengingat terdapat masyarakat yang menjalani tindakan tersebut di luar rumah sakit karena keterbatasan jatah pelayanan.
“Saya juga berharap kepada BPJS jangan membatasi kalau ada permintaan dari rumah sakit, seperti operasi mata. Saya melihat banyak masyarakat yang melakukan operasi mata di luar rumah sakit, sementara pelayanan yang diberikan hanya mendapat jatah sekian,” tutur Bupati.
Melalui kesepakatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Boalemo berharap koordinasi dengan BPJS Kesehatan semakin diperkuat, terutama dalam mengoptimalkan pembiayaan, meningkatkan keaktifan peserta, serta memastikan akses pelayanan kesehatan berjalan maksimal.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya daerah mengejar target UHC Prioritas 2027, sehingga perlindungan kesehatan masyarakat Boalemo dapat menjangkau lebih luas dan memberikan manfaat nyata. (Ly)












