FAKTAPUBLIK.ID — Di tengah badai efisiensi anggaran yang melanda berbagai lini pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Boalemo mengambil sikap yang tak biasa. Alih-alih pasrah dengan keterbatasan dana, Wakil Bupati Boalemo, Lahmuddin Hambali,S.Sos, M.Si, justru melempar sinyalemen keras mengenai tata kelola keuangan daerah.
Sikap tanpa kompromi ini ditegaskan Lahmuddin saat memimpin Apel Kerja Awal Bulan di hadapan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Lapangan Alun-alun Tilamuta, Selasa, 2 September 2026.
Pemerintah Kabupaten Boalemo mendefinisikan efisiensi bukan sebagai langkah mundur atau sekadar memotong angka-angka di atas kertas. Strategi ini merupakan peta jalan baru untuk menata ulang prioritas pembangunan secara total.
“Efisiensi anggaran bukan berarti menghentikan pembangunan, dan bukan pula alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Lahmuddin Hambali
Wabup menekankan bahwa dalam kondisi fiskal yang menjepit, negara justru harus hadir lebih nyata melalui program-program yang langsung menyentuh urat nadi kebutuhan dasar masyarakat. Efisiensi dinilai sebagai ujian kecerdasan bagi pengelolaan keuangan daerah.
Sentilan Keras Wabup: Stop Pemborosan dan Perjalanan Dinas Tanpa Output!
Salah satu poin paling krusial dalam arahan tersebut adalah peringatan keras yang ditujukan langsung kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Lahmuddin mengisyaratkan tidak akan memberi ruang sedikit pun bagi program yang hanya membuang-buang anggaran daerah.
“Efisiensi berarti kita harus semakin cerdas dalam menentukan prioritas. Setiap rupiah yang tersedia harus benar-benar diarahkan kepada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kita harus berani memilah mana yang menjadi prioritas, mana yang dapat ditunda, dan mana yang tidak perlu dilaksanakan,” tegasnya.
Di akhir arahannya, Wabup memberikan warning keras terkait kedisiplinan dan akuntabilitas anggaran yang langsung menusuk ke jantung persoalan klasik birokrasi.
“Saya tidak ingin dalam kondisi anggaran yang terbatas masih ditemukan kegiatan-kegiatan yang bersifat pemborosan, perjalanan…” pungkas Lahmudin.
menyisakan pesan mendalam bagi seluruh jajaran pemerintahan Boalemo untuk segera berbenah.
Dengan kebijakan pengetatan ini, publik kini menunggu bagaimana OPD di Kabupaten Boalemo menerjemahkan instruksi tegas tersebut ke dalam program yang benar-benar pro-rakyat tanpa menurunkan mutu pelayanan publik sedikit pun. (Ly)
