FAKTAPUBLIK.ID – Keputusan mengejutkan muncul dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Bank SulutGo (BSG) yang belum lama ini digelar di kantor pusat BSG di Manado. Salah satu poin kontroversial dalam RUPS tersebut adalah tidak diakomodirnya perwakilan dari Provinsi Gorontalo dalam jajaran Komisaris dan Direksi BSG yang baru.
Hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Bank SulutGo (BSG) ini mendapat tanggapan tajam dari Anggota DPRD Boalemo yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar dan Wakil Ketua Komisi II DPRD Boalemo, Silfana Saidi. SH.
Silvana Menyatakan penolakan tegas terhadap hasil RUPS LB tersebut.
“Keputusan tersebut telah mencederai semangat kebersamaan yang selama ini terjalin antara Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo dalam tubuh BSG. Ini bukan hanya keputusan administratif, tapi menyangkut marwah dan kesetaraan antar daerah,” tegas Silfana Saidi dalam pernyataan resminya.
Silfana menilai, tidak diakomodirnya satu komisaris dan satu direksi dari Gorontalo merupakan bentuk pengingkaran terhadap prinsip kemitraan yang telah terjalin sejak awal pendirian BSG sebagai bank milik bersama dua provinsi.
Sebagai respons atas situasi ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo menyatakan sikap tegas untuk menarik seluruh kepemilikan saham serta dana keuangan daerah dari BSG, sebuah langkah yang mendapat dukungan penuh dari Fraksi Partai Golkar di DPRD Boalemo.
“Langkah Pemda Boalemo untuk menarik saham dan dana daerah dari BSG adalah bentuk sikap politik dan ekonomi yang tegas. Kami Fraksi Golkar mendukung penuh langkah ini demi menjaga martabat dan kepentingan daerah,” ujar Silfana.
Pernyataan keras dari Silfana ini mencerminkan keresahan yang mendalam dari sejumlah pemangku kepentingan di Gorontalo, dan berpotensi memicu evaluasi ulang atas kemitraan antara daerah-daerah pemegang saham di tubuh BSG. Polemik ini kini menjadi sorotan hangat di level regional dan berpotensi melebar ke ranah nasional, seiring meningkatnya tuntutan akan keterwakilan yang adil dalam struktur manajemen perusahaan milik daerah. (*) Ly
