FAKTAPUBLIK.ID – Pemuda adalah ujung tombak perubahan. Mereka tidak hanya menjadi pelaku dalam pembangunan, namun juga penjaga integritas dalam proses tersebut. Hal inilah yang tercermin dalam sosok Ismail Malatani, tokoh pemuda asal Desa Lito, yang secara tegas menyuarakan kekecewaan dan tuntutan masyarakat terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dinilai sarat masalah.
Ismail mengungkapkan kecurigaan kuat atas pengelolaan dana desa melalui BUMDes Lito yang sejak 2020 telah beberapa kali mengalami pergantian pengurus, namun tidak menunjukkan kemajuan berarti. Ia menyebut bahwa dari tiga kali pergantian kepengurusan, semua menghadirkan pola permasalahan yang sama, ketidakjelasan pengelolaan dana dan ketiadaan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Sejak pengurus pertama, sudah ada dugaan penyalahgunaan dana atau temuan sebesar Rp 45 juta,masalah ini dibahas di BPD. Dan Ketika pengurus baru dibentuk, seluruh sisa aset yang masih ada diserahkan dengan nilai total Rp 60 juta. Namun, tidak sampai setahun, pengurus kembali diganti. Ironisnya, kasusnya selalu sama, anggaran tak jelas, aset tak termanfaatkan,” ujar Ismail, Selasa (29/4/2025).
Tahun 2023, pengurus baru kembali mendapat suntikan dana desa untuk membeli vanstub (alat usaha), yang diharapkan menjadi sumber pemasukan. Namun harapan itu lagi-lagi sirna karena barang yang dibeli justru diduga kuat dikuasai oleh oknum tertentu di lingkaran pemerintah desa.
Ismail, sebagai Ketua Dewan Pengawas BUMDes, menyatakan sudah berulang kali menyampaikan persoalan ini hingga tingkat kecamatan. Ia bahkan menawarkan solusi membawa masalah ini ke kejaksaan jika tidak ditindaklanjuti. Sayangnya, hingga saat ini belum ada tindakan konkret dari pemerintah kecamatan maupun desa.
“Setiap tahun dana desa digelontorkan, tetapi setiap tahun pula anggarannya hilang. Tidak ada laporan keuangan, tidak ada pertanggungjawaban. Kami sebagai warga tidak bisa terus diam,” tegasnya.
Ismail pun menyerukan agar pihak Inspektorat Boalemo dan Kejaksaan Tilamuta segera turun tangan untuk melakukan audit menyeluruh. Menurutnya, ini bukan hanya soal dana yang hilang, tetapi menyangkut hak rakyat yang terabaikan dan potensi pembangunan yang dikorbankan.(*) Ly
