FAKTAPUBLIK.ID – Waktu pendaftaran Sekolah Rakyat Terintegrasi 71 di Kabupaten Boalemo tinggal menghitung hari. Hingga awal Juni 2026, kuota calon peserta didik yang tersedia sebanyak 270 orang baru terisi sekitar 163 siswa atau sekitar 60 persen.
Kondisi tersebut membuat Pemerintah Kabupaten Boalemo terus bergerak mempercepat proses penjaringan calon siswa. Dengan batas waktu pendaftaran yang berakhir pada 5 Juni 2026, seluruh jajaran pemerintah daerah kini turun langsung ke lapangan untuk memastikan kesempatan pendidikan yang telah disiapkan negara dapat menjangkau masyarakat yang berhak menerimanya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo, Prof. Dr. Ir. Nurdin, SP, M.Si, menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan peluang besar yang tidak boleh dilewatkan oleh masyarakat, khususnya keluarga yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2.
Karena itu, pemerintah daerah menggerakkan seluruh kekuatan organisasi perangkat daerah, mulai dari tingkat pimpinan hingga pelaksana teknis, untuk melakukan pendataan dan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan agar kuota yang tersedia dapat terpenuhi sebelum masa pendaftaran berakhir.
Prof Nurdin mengatakan, perhatian khusus diberikan pada jenjang SMP. Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat tersebut masih perlu ditingkatkan dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. Sementara pada tingkat SD dan SMA, capaian partisipasi pendidikan sudah menunjukkan hasil yang cukup baik meskipun tetap memerlukan perhatian agar tidak mengalami penurunan.
“Yang paling penting adalah dukungan seluruh masyarakat Boalemo. Sekolah Rakyat sudah resmi hadir di daerah ini dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk masa depan anak-anak kita,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan gratis. Negara telah menyiapkan berbagai bentuk dukungan agar anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa hambatan ekonomi.
Seluruh biaya pendidikan ditanggung pemerintah, termasuk berbagai fasilitas penunjang yang dibutuhkan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran.
Lebih dari itu, program tersebut juga dirancang untuk menghadirkan perlindungan sosial yang lebih luas bagi keluarga penerima manfaat. Berbagai bentuk dukungan pemerintah disiapkan guna meningkatkan kualitas hidup keluarga sasaran, termasuk akses terhadap hunian yang lebih layak serta fasilitas pendukung lainnya sesuai ketentuan program yang berlaku.
Dengan berbagai fasilitas tersebut, menurutnya tidak ada lagi alasan bagi anak-anak untuk tidak bersekolah. Kesempatan yang diberikan pemerintah harus dimanfaatkan secara maksimal demi membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat.
Prof Nurdin juga mengungkapkan bahwa pemerintah sengaja menyiapkan jumlah calon peserta lebih besar dari kuota yang tersedia. Langkah tersebut dilakukan berdasarkan pengalaman pada angkatan sebelumnya, di mana terdapat peserta yang mengundurkan diri atau tidak melanjutkan pendidikan di tengah perjalanan. Karena itu, pemerintah tetap berupaya menjaring sebanyak mungkin calon siswa dalam beberapa hari terakhir masa pendaftaran.
Lebih jauh, Prof Nurdin menilai keberadaan Sekolah Rakyat memiliki arti strategis bagi masa depan Kabupaten Boalemo. Semakin banyak anak yang mengakses pendidikan, semakin besar peluang peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM). Peningkatan APM pada akhirnya akan berkontribusi langsung terhadap kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Kita harus menjaga dan mengoptimalkan keberadaan Sekolah Rakyat ini. Jika APM meningkat, maka IPM juga akan meningkat. Ketika IPM naik, maka daya saing daerah ikut menguat dan cita-cita menjadikan Boalemo sebagai kabupaten yang maju akan semakin cepat terwujud,” tegasnya.
Dengan waktu yang tersisa kurang dari sepekan, Pemerintah Kabupaten Boalemo berharap masyarakat dapat mengambil bagian dalam menyukseskan program sekolah rakyat. (*) Ly
