FAKTA PUBLIK.ID – Pemotongan gaji pegawai tenaga kontrak hingga 65 persen menjadi perbincangan hangat.Ironisnya kebijakan ini dilakukan ditengah banyaknya masyarakat memerlukan uluran tangan,hidup susah dan menderita dalam ekonomi yang terpuruk, apalagi diperhadapkan dengan harga beras yang sudah naik.
Akibat kebijakan ini pun,tak sedikit para pemerhati daerah mengkritik pemerintah,dan berspekulasi bahwa pemotongan gaji pegawai tenaga kontrak ada hubungannya dengan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam merayakan hari ulang tahun Kabupaten Boalemo yang menghadirkan sejumlah artis papan atas Indonesia Timur.
Dalam kondisi seperti ini,Pemerintah Daerah Boalemo dinilai tidak mampu menciptakan solusi solusi terbaik untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya, bahkan tak sedikit yang berpandangan bahwa sepertinya Pemerintah membangun konspirasi kekuasaan bukan membangun ekonomi rakyat.
Sebelumnya rakyat berharap bahwa dipimpin oleh seorang putra asli daerah Boalemo bisa memberi perubahan kearah yang lebih baik, namun hal itu masih jauh dari harapan.Pj Bupati Boalemo saat ini dipandang tidak peka mendengar jeritan penderitaan rakyatnya sendiri.
Tak haya pemerintah eksekutif,DPRD pun mendapat kiritikan pedas. DPRD dinilai seakan tak memiliki pondasi kuat untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas Pemerintah.
Andai boleh menuduh, maka banyak pihak yang akan menuduh,bahwa Pemerintah hanya menjadikan rakyat sebagai lampiran dalam setiap pengambilan kebijakan.
Untuk keluar dari perspektif negetaif,Pemerintah Boalemo kiranya perlu memperbaiki kinerja yang sudah dianggap buruk.
Untuk itu segala bentuk kritikan rakyat,baik yang disampaikan langsung lewat aksi unjuk rasa maupun melalui media sosial,tentunya mengandung makna kebenaran dan kejernihan pikiran yang tak perlu di buli dan dibenci.
Pernyataan serupa disampaikan oleh Lahmudin Hambali. Sebagai wakil rakyat,Lahmudin mengetahui benar bahwa para pengkritik itu adalah teman berpikir,sehingga menurutnya wajib untuk didengar dan ditanggapi berdasarkan argumen bukan sentimen.
Lahmudin Hambali menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Boalemo yang telah memberi perhatian khusus dalam bentuk masukan ataupun kritikkan. Dia pun menyampaikan bahwa hal ini akan menjadi pelajaran dan pengalaman berharga untuk melakukan perbaikan.
“Dan karena ini adalah sebuah kritikan masyarakat, mudah mudahan ini menjadi sebuah pelajaran dan pengalaman untuk melakukan perbaikan.Semoga kedepan akan menjadi lebih baik, ” Kata Lahmudin kepada Fakta Publik bertempat di DPRD Boalemo, Kamis (12/10/2023).
Terkait dengan TPP ASN dan gaji Tenaga Kontrak di wilayah Kabupaten Boalemo, Lahmudin menyampaikan bahwa hal ini sudah dibahas di DPRD,dan saat itu,semua fraksi DPRD Boalemo meminta kepada Pemerintah Daerah untuk memenuhi apa yang menjadi harapan ASN dan pegawai tenaga kontrak.
“Seluruh Fraksi DPRD meminta kepada pemerintah daerah untuk memenuhi apa yang menjadi harapan ASN dan tenaga kontrak tetapi itu tidak dimediakan/beritakan,sehingga kita dianggap lemah dalam menjalankan kontrol sosial,” Ucapnya.
Selanjutnya Wakil Ketua DPRD Boalemo itu menyampaikan bahwa DPRD telah bekerja sebagaimana harapan masyarakat,menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang, termasuk melakukan kontrol sosial,ataupun pengawasan kepada Pemerintah Daerah.
“DPR sebagai pungsi kontrol berjalan berdasarkan tata tertib.Kita telah melaksanakan fungsi DPR sebagai lembaga pengawas Pemerintah dalam rangka melaksanakan kontrol sosial, kontrol mekanisme terhadap kinerja Pemerintah,” Tandasnya.
